iNIndonesia – Update progress Proyek Ibu Kota Nusantara (IKN) September 2023. Pemerintah segera bangun gedung DPR RI.
Sekertaris Otorita IKN Jaksa Santos menjelaskan pihaknya tengah mempersiapkan pembangunan gedung DPR sesuai tehapan yang ada.
Lanjut dia, sehingga perlu masukan dan koordinasi yang baik, terutama dari Setjen DPR RI sebagai pihak parlemen untuk menyiapkan perpindahan lembaga-lembaga ke IKN nantinya.
Baca Juga: Raja Ampatnya Sulawesi Tengah Ada dekat Kota Palu Berjarak 80 KM, Lokasinya di Kabupaten…
“Koordinasi ini penting supaya kita semua bisa memahami apa yang menjadi syarat sesuai peraturan dan fungsi-fungsi yang dibutuhkan dalam proses pembangunan ini,” kata Jaka Santos dalam siaran per Minggu 17 September 2023.
Melansir ANTARA, Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (LKPP) RI memangkas skema Kerja sama Pemerintah dengan Badan Usaha (KPBU) untuk mempercepat progres pembangunan Ibu Kota Nusantara (IKN).
"Kami lakukan percepatan-percepatan dari persyaratan pengadaan yang ada. Bagaimana dengan model KPBU yang dulunya lama, sampai 3-4 tahun," kata Kepala LKPP RI Hendrar Prihadi, di Semarang, Jawa Tengah, Jumat.
Hendi, sapaan akrab Hendrar Prihadi, menjadi pembicara kunci pada kuliah umum di FISIP Universitas Diponegoro Semarang bertajuk
"Urgensi IKN dan Keberlanjutan Pemerintahan Nasional bagi Kepentingan Nusa dan Bangsa".
Dengan pemangkasan birokrasi, kata mantan Wali Kota Semarang itu, mekanisme KPBU saat ini bisa diselesaikan secara lebih cepat, tetapi tetap berjalan sesuai dengan prosedur.
"Kali ini, kami pangkas, simpel, tapi tetap prosedural, 6-9 bulan sudah bisa model KPBU. Investasi juga begitu," katanya pula.
Sebagai dukungan percepatan IKN, kata dia, LKPP juga telah melakukan penandatanganan nota kesepahaman (MoU) mengenai penugasan 32 tenaga ahli untuk membantu proses pengadaan barang dan jasa di IKN.
"Anggarannya kan diperkirakan Rp500 triliun. Tepatnya, Rp466 triliun plus jasa konsultannya sekitar Rp900 miliar sekian. Nah, 20 persennya direncanakan dibiayai APBN, sisanya adalah dari swasta, baik model KPBU maupun investasi," katanya lagi.
Hendi mengakui memang perlu terus disosialisasikan bahwa pemerintah sangat serius untuk membangun dan menyelesaikan IKN di Kabupaten Penajam Paser Utara, Provinsi Kalimantan Timur.
